Bandar Lampung – Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., menegaskan komitmen DPRD untuk mewujudkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan dengan membuka seluruh postur anggaran untuk dievaluasi bersama sebagai bagian dari upaya memastikan setiap kebijakan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Giri Akbar dalam pembahasan APBD, Rabu (29/7/2026).
Menurutnya, langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar proses penyusunan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
“DPRD memulai dari diri sendiri dengan membuka seluruh postur anggaran kepada fraksi-fraksi. Program yang tidak menjadi prioritas akan kami rasionalisasikan sehingga ruang fiskal dapat diarahkan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Giri Akbar.
Sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, Giri Akbar menegaskan bahwa APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP), menekan ketimpangan melalui perbaikan Gini Ratio, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Karena itu, setiap alokasi anggaran harus benar-benar menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Dalam pembahasan anggaran, DPRD juga memastikan program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya sektor pertanian, tetap memperoleh dukungan optimal. Penyediaan alat dan mesin pertanian, bantuan pupuk, bibit unggul, hingga pengendalian hama dinilai menjadi kebutuhan strategis yang harus mendapatkan alokasi anggaran memadai guna meningkatkan produktivitas petani dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
Selain itu, DPRD menemukan sejumlah persoalan saat melakukan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satu yang menjadi perhatian adalah kondisi Rumah Sakit Bandar Negara Husada yang telah memiliki tenaga medis, namun belum didukung peralatan kesehatan yang memadai.
DPRD mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan, agar kebutuhan alat kesehatan dapat segera dipenuhi sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
Di sisi lain, DPRD juga menyoroti usulan belanja pegawai di sejumlah OPD yang dinilai melebihi batas kewajaran. Menurut Giri Akbar, semangat efisiensi harus menjadi komitmen bersama agar APBD lebih banyak diarahkan pada program pembangunan dan pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia menambahkan, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung telah lebih dahulu melakukan rasionalisasi anggaran sehingga pengelolaan belanja pegawai tetap sesuai ketentuan.
Tak hanya fokus pada belanja daerah, DPRD juga memberikan perhatian terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Giri Akbar meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyusun strategi yang lebih efektif melalui penguatan pengawasan, pendataan potensi pajak dan retribusi secara akurat, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, transparansi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah harus terus diperkuat, termasuk menindaklanjuti berbagai temuan terkait perbedaan data penerimaan di lapangan agar pendapatan daerah dapat dioptimalkan secara akuntabel.
Giri Akbar berharap seluruh proses pembahasan APBD menghasilkan kebijakan anggaran yang semakin berkualitas, tepat sasaran, serta mampu mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung.
“Kami ingin setiap rupiah dalam APBD benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Itulah komitmen DPRD Provinsi Lampung dalam mengawal pembangunan daerah,” pungkasnya.
