Bandar Lampung — DPRD Provinsi Lampung menegaskan pentingnya peran generasi muda sebagai motor penggerak pembangunan daerah melalui penguatan kapasitas kepemimpinan dan tata kelola organisasi. Komitmen tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi, SH, saat menjadi narasumber pada Kursus Pengelolaan Dewan Kerja (KPDK) Tahun 2026 yang diselenggarakan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung di Komplek Kwarda Lampung.
Dalam kesempatan tersebut, Wahrul yang juga menjabat sebagai Sekretaris Harian Mabida Gerakan Pramuka Lampung mewakili DPRD Provinsi Lampung menegaskan bahwa Dewan Kerja memiliki posisi strategis sebagai wadah pembinaan calon pemimpin masa depan yang diharapkan mampu menjadi penggerak pembangunan di Provinsi Lampung.
Menurutnya, anggota Dewan Kerja tidak hanya dituntut memiliki kemampuan organisasi, tetapi juga karakter yang kuat, integritas tinggi, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, berpikir inovatif, serta mampu membangun kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Kita membutuhkan generasi muda yang memiliki integritas, semangat pengabdian, dan mampu menjadi agen perubahan. Dewan Kerja harus menjadi wadah lahirnya pemimpin-pemimpin muda yang siap berkontribusi bagi pembangunan Provinsi Lampung,” ujar Wahrul.
Ia menjelaskan, Kursus Pengelolaan Dewan Kerja bukan sekadar memberikan pemahaman mengenai tata kelola organisasi, tetapi juga membentuk kemampuan kepemimpinan, komunikasi, manajemen organisasi, serta pengambilan keputusan agar peserta mampu melahirkan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Soroti Tumpang Tindih Tugas di Internal Dewan Kerja
Dalam sesi pembahasan mengenai problematika Dewan Kerja, Wahrul menyoroti masih adanya fenomena tumpang tindih pekerjaan di lingkungan organisasi.
Menurutnya, kondisi tersebut bukan disebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia, karena seluruh anggota Dewan Kerja telah melalui proses seleksi yang ketat. Justru, tingginya semangat, kompetensi, dan inisiatif anggota sering kali belum diimbangi dengan pembagian tugas (job desk) yang jelas, terukur, dan proporsional.
Selain itu, belum optimalnya pembagian kewenangan antarbidang, kurang transparannya alur kerja, serta lemahnya koordinasi dan komunikasi internal menjadi penyebab munculnya duplikasi pekerjaan.
Karena itu, ia menekankan pentingnya penyusunan pembagian tugas yang lebih presisi, memperkuat koordinasi lintas bidang, serta meningkatkan transparansi tata kelola organisasi agar seluruh potensi anggota dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mencapai tujuan organisasi.
Perkuat Kepemimpinan dan Tata Kelola Organisasi
Kursus Pengelolaan Dewan Kerja Tahun 2026 diikuti oleh peserta dari Dewan Kerja Cabang dan Dewan Kerja Ranting se-Provinsi Lampung. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai filosofi, fungsi, dan peran Dewan Kerja, sekaligus memperkuat kapasitas kepemimpinan, tata kelola organisasi, administrasi, komunikasi, kemitraan, serta pemanfaatan media digital.
Berbagai materi strategis disampaikan dalam pelatihan tersebut, antara lain Peran Dewan Kerja dalam Pembangunan Daerah, Kepemimpinan Dewan Kerja, Problematika Dewan Kerja, Peran Anggota Muda dalam Pengambilan Keputusan di Kwartir, Branding Dewan Kerja, Sponsorship dan Partnership, Sistem Administrasi Kwartir dan Dewan Kerja, Scout Entrepreneur, hingga Scout for SDGs.
Melalui kegiatan ini, DPRD Provinsi Lampung berharap lahir kader-kader Dewan Kerja yang profesional, berintegritas, adaptif, dan memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat sehingga mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun generasi muda sekaligus berkontribusi nyata terhadap percepatan pembangunan Provinsi Lampung.
